GMPK - Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi

Dalam memberantas korupsi di Indonesia diperlukan sinergitas antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian. Munculnya KPK sebagai lembaga antikorupsi, menjadi jalan untuk meningkatkan pemberantasan korupsi sebagai pelengkap Kejaksaan dan Polri. "Kejaksaan juga berperan dalam memberantas korupsi. Kejaksaan kini semakin intensif dalam memberantas korupsi baik di pusat dan daerah," kata…

Perang melawan korupsi, tidak hanya menjadi tugas lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun menjadi tanggung jawab lapisan elemen masyarakat. Apa lagi di Negeri ini (Indonesia,red), korupsi nyaris sudah menjadi budaya yang mengakar. Melihat korupsi masih merajalela, mantan ketua KPK Bibit Samad Rianto melihat perlu adanya sebuah lembaga non pemerintahan yang…

Sekretaris Provinsi Badrun mengapresiasi terbentuknya Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kaltara. Ia pun mengharapkan pengurus GMPK bisa mengawal pembangunan di seluruh wilayah Kaltara dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Saat menyampaikan sambutan, Badrun menyampaikan tiga progres pemerintahan di Kaltara. “Undang-Undang 20 Tahun 2012 itu mengamanahkan bahwa tugas Pj Gubernur ada tiga saja.…

Sebuah organisasi independen yang menyuarakan anti korupsi dan merupakan kumpulan para pemuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) membentuk Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kaltara. Dengan tugas utamanya adalah memerangi korupsi hingga mengawasi penggunaan anggaran APBD, termasuk pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se Provinsi Kaltara. Ketua GMPK Kaltara, Andi Akbar…